NOT KNOWN FACTS ABOUT REFORMASI INTELIJEN INDONESIA

Not known Facts About reformasi intelijen indonesia

Not known Facts About reformasi intelijen indonesia

Blog Article

Jurnal Intelijen adalah media massa yang bersifat umum yang mengulas sisi pemberitaan secara mendalam. Dalam beberapa berita akan disajikan situation, foresight, prediksi, dan rekomendasi yang disarankan oleh Redaksi untuk dilaksanakan oleh pemangku kepentingan terkait. Pemilihan kata "intelijen" yang mengandung makna cerdas dan tepat yang artinya jurnalis dan jajaran Redaksi dalam membuat berita akan dilakukan dengan cermat, tepat, cepat dan menghadirkan narasumber yang kompeten. Disamping itu, media massa ini tidak terkait dengan lembaga intelijen manapun juga baik dalam dan luar negeri. Kami mengundang pembaca dan pemangku kepentingan dan pihak manapun baik di dalam dan luar negeri untuk bekerjasama dengan media massa ini baik terkait indepht reporting, kerjasama pemberitaan ataupun kerjasama lainnya.

In the same way, the Omnibus Work Creation Regulation also restrictions the groups of communities involved with the preparation from the AMDAL. The revised Posting 26 (two) now not acknowledges the participation of environmentalists and also other appropriate communities while in the AMDAL enterprise/action plan, because it strictly will allow only the involvement from the ‘directly afflicted communities’.

Dan bagaimana Kominpus memberikan rekomendasi kepada presiden dan kebijakan apa yang harus dilakukan oleh presiden dalam merespons hasil aktivitas intelijen tersebut.

Sebagai pengambil kebijakan pada level daerah, Hasto memahami fungsi intelijen sehingga bisa memanfaatkan produk intelijen tersebut untuk menunjang tugas-tugasnya sebagai kepala daerah.

The usage of any separatist movement’s symbols, for instance a flag, is treason In line with article content 104-107 on the Criminal Code; these articles are already made use of versus the West Papua Separatist Motion.

Berdasarkan diskusi ini, terdapat beberapa rekomendasi utama yang harus segera diambil oleh pemerintah guna memperbaiki sistem intelijen di Indonesia. Dengan melakukan reformasi intelijen, Indonesia diharapkan dapat menghadapi tantangan keamanan nasional dan international dengan lebih optimal.

In recent times, quite a few experiments executed by human rights companies and Assume tanks have found civic Area in Indonesia is shrinking, no less than within the areas of independence of expression, peaceful assembly and Affiliation.

Kerahasiaan adalah kunci dari definisi intelijen, sebab tanpa kerahasiaan, sebuah produk informasi atau aktivitas yang menghasilkannya bukanlah intelijen. Namun definisi ini berulang-ulang menggunakan kata “

When we goal to maintain information that's as current as feasible, we realize that predicaments can fast change. In case you are conscious of any extra details or inaccuracies on this web page, remember to retain us knowledgeable; write to ICNL at [email protected].

eleven/2008 on Electronic Information and Transactions (‘EIT Regulation’) directions from the crew of legal industry experts who labored with the Digital police activity pressure in figuring out the target posts or accounts. The reprimand specified by this endeavor force by direct messages is aimed to ‘teach the general public being additional ethical and cultured during the cyber earth’.

The citizens of Wadas Village held a peaceful demonstration to dam the road when the government planned to conduct a ‘socialisation’ with the andesite mining challenge in Wadas Village, Purworejo, Central Java for the government’s Bener Dam undertaking. A group of mothers sat in rows blocking the roads, reciting prayers and shalawat

” (an intelligence agent who only can frighten the public by demonstrating their identities) nevertheless attached to our intelligence agents need to alter.

produksi intelijen tersebut. Cara pandang pimpinan terhadap ancaman juga menjadi variabel produk intelijen tersebut digunakan atau tidak atau bisa karena perbedaan pandangan politik si pembuat kebijakan.

In addition, the government declared Papua KKB (a Papuan independence armed group) a terrorist Group beneath the Law No. five/2018 on Counterterrorism. This declaration threatens reformasi intelijen activists and tranquil efforts associated with Papuans’ legal rights to self-resolve and independence, because the Regulation criminalizes those that ‘distribute words, attitudes or habits, creating, or display with the intention of inciting a person or team of people to commit violence or threats of violence’.

Report this page